Pati, Gelombang Protes, dan Cermin Politik Lokal Indonesia

https://www.abc.net.au/indonesian/2025-08-14/bupati-pati-sudewo-didemo-dan-terancam-dimakzulkan/105651154?

Gelombang massa rakyat yang mengguncang Kabupaten Pati pada 10–13 Agustus 2025 menjadi salah satu episode politik lokal paling dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Aksi yang diikuti puluhan ribu warga—bahkan beberapa sumber menyebut hingga seratus ribu orang—tidak hanya memprotes kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, tetapi juga membawa pesan yang jauh lebih dalam: ketidakpercayaan publik terhadap kepemimpinan Bupati Sudewo.

Kebijakan yang Memicu Ledakan

Kenaikan PBB-P2 secara ekstrem menjadi katalis kemarahan publik. Di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi, diiringi kenaikan harga bahan pokok, kebijakan ini dipandang tidak hanya memberatkan, tetapi juga menandakan kurangnya empati dari pemerintah daerah. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, kemarahan ini sebenarnya adalah akumulasi dari kebijakan-kebijakan lain yang dianggap elitis dan tidak berpihak pada rakyat.

Rencana sekolah lima hari, renovasi alun-alun, pembangunan videotron mahal, pembongkaran masjid, hingga lemahnya perhatian terhadap pemberdayaan eks pegawai rumah sakit, semuanya menjadi bahan bakar yang memanaskan suhu politik lokal. PBB-P2 hanya menjadi percikan terakhir yang memicu ledakan.

Dinamika Gerakan dan Respon Pemerintah

Setelah gelombang protes besar yang memuncak pada 10–13 Agustus 2025, pemerintah daerah Pati dihadapkan pada dilema: mempertahankan kebijakan yang menjadi sumber gejolak, atau mencabutnya demi meredakan tensi sosial. Bupati Sudewo awalnya mencoba bertahan, mengedepankan argumen bahwa kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen diperlukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membiayai pembangunan. Namun, argumen teknokratis ini tidak mampu menembus tembok kekecewaan publik yang sudah menumpuk akibat kebijakan-kebijakan kontroversial sebelumnya.

Di tengah tekanan, bupati akhirnya memilih mencabut kebijakan tersebut. Keputusan ini diumumkan secara terbuka dan disampaikan sebagai bentuk “mendengarkan aspirasi rakyat”. Namun, di mata sebagian masyarakat, langkah itu lebih terlihat sebagai reaksi panik untuk menyelamatkan kursi kekuasaan daripada tanda empati sejati. Momentum protes yang sudah terbentuk tidak langsung padam; tuntutan mundur dari jabatan terus menggema di berbagai titik kota.

DPRD Pati pun masuk ke panggung utama. Dalam sidang paripurna yang disorot publik, mayoritas fraksi sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bupati. Langkah ini tidak sekadar respons formal, tetapi juga manuver politik yang membuka jalan menuju kemungkinan pemakzulan. Hak angket, yang jarang digunakan di tingkat kabupaten, menjadi simbol bahwa legislatif lokal berani menantang eksekutif, terlebih di tengah tekanan publik yang masif.

Pansus ini bekerja dalam atmosfer politik yang tegang. Di satu sisi, ia mendapat dukungan moral dari warga yang merasa aspirasi mereka akhirnya diakomodasi. Di sisi lain, bupati dan pendukungnya menganggap langkah ini sebagai serangan politik yang memanfaatkan momentum krisis. Persaingan antar elite lokal pun menghangat. Politisi yang sebelumnya diam mulai bermanuver, baik untuk memperkuat posisi di DPRD maupun menyiapkan diri sebagai calon pengganti jika bupati benar-benar lengser.

Situasi makin kompleks ketika muncul dugaan keterlibatan bupati dalam kasus korupsi proyek jalur kereta api yang sedang diselidiki KPK. Fakta bahwa bupati telah mengembalikan dana fee keuangan tidak meredakan sorotan, karena KPK menegaskan bahwa pengembalian dana tidak menghapus unsur pidana. Isu ini menjadi amunisi politik baru yang memperkuat narasi oposisi bahwa kepemimpinan Sudewo sudah kehilangan legitimasi moral dan hukum.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mencoba meredakan situasi dengan pernyataan bahwa kondisi Pati sudah kondusif. Pernyataan ini dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjaga citra stabilitas Jawa Tengah. Namun, di balik layar, ada kekhawatiran bahwa jika Pati dibiarkan berlarut-larut dalam konflik, dampaknya akan menjalar ke kabupaten tetangga, memengaruhi sentimen politik regional, dan menjadi isu nasional yang lebih sulit dikendalikan.

Dinamika ini memperlihatkan bahwa respons pemerintah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sarat dengan kalkulasi politik. Setiap keputusan, baik dari eksekutif maupun legislatif, diwarnai pertimbangan bagaimana langkah tersebut akan memengaruhi posisi mereka di mata publik dan peluang politik di masa depan. Dengan DPRD yang kini memegang kunci arah krisis dan KPK yang mengintensifkan penyelidikan, bupati berada dalam posisi defensif, sementara peta kekuasaan lokal terus bergeser mengikuti arus tekanan sosial dan hukum.

Yang menarik dari peristiwa Pati adalah tingkat mobilisasi warga yang sangat tinggi. Aksi ini melibatkan tokoh agama, aktivis, mantan ASN, pelaku usaha, hingga masyarakat desa, yang biasanya sulit dipersatukan dalam satu isu. Narasi tunggal—mencabut kebijakan pajak dan menuntut pengunduran diri Bupati—mampu menjadi perekat lintas kelompok.

Media sosial memegang peranan penting. Dalam hitungan hari, narasi protes menyebar luas, mengonsolidasikan simpati publik, dan memicu partisipasi langsung. Gerakan ini awalnya berlangsung damai, tetapi eskalasi terjadi ketika terjadi bentrokan dengan aparat. Penggunaan gas air mata menjadi momen krusial yang mengubah wajah protes menjadi ricuh. Dari sini terlihat bahwa manajemen konflik di tingkat aparat belum mampu mengantisipasi dinamika massa besar.

Implikasi Ekonomi dan Stabilitas

Secara formal, pasca aksi besar Agustus 2025, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa situasi Kabupaten Pati sudah kembali kondusif dan pelayanan publik berjalan normal. Aktivitas perkantoran pemerintahan dibuka seperti biasa, pasar kembali ramai, dan transportasi publik beroperasi tanpa gangguan. Pernyataan ini penting untuk menenangkan psikologi publik dan investor lokal. Namun, kondisi “kondusif” di permukaan tidak serta-merta menandakan bahwa semua masalah telah selesai.

Dalam jangka pendek, ada tiga hal yang langsung terasa di lapangan. Pertama, perdagangan lokal sempat terganggu akibat demonstrasi yang memblokir beberapa akses jalan utama. Pedagang pasar kehilangan omset harian, terutama mereka yang bergantung pada pasokan barang dari luar daerah. Kedua, sektor jasa dan UMKM mengalami penurunan omzet karena ketidakpastian keamanan membuat warga enggan keluar rumah pada puncak aksi. Ketiga, biaya tambahan keamanan yang harus dikeluarkan pemerintah daerah untuk pengamanan aksi, yang berarti ada pengalihan anggaran dari pos-pos lain.

Dalam jangka menengah, efek yang lebih subtil mulai muncul. Kepercayaan pelaku usaha menjadi faktor krusial. Investor kecil hingga menengah cenderung menunda ekspansi atau penambahan modal sampai ada kepastian politik. Bagi mereka, ketidakpastian siapa yang akan memimpin Pati dalam enam bulan hingga setahun ke depan adalah risiko yang tidak bisa diabaikan. Situasi ini membuat roda ekonomi berjalan lebih lambat dari yang seharusnya.

Selain itu, proyek pembangunan fisik yang memerlukan persetujuan atau tanda tangan kepala daerah juga bisa terhambat, apalagi jika Bupati sibuk mengurus pembelaan politiknya di DPRD atau menghadapi proses hukum di KPK. Setiap keterlambatan proyek berarti keterlambatan perputaran uang di sektor konstruksi, yang biasanya punya efek pengganda cukup besar terhadap ekonomi lokal.

Dalam jangka panjang, potensi yang paling mengkhawatirkan adalah erosi kepercayaan terhadap pemerintah daerah sebagai mitra ekonomi. Para pelaku usaha, terutama yang bergerak di sektor strategis seperti agribisnis dan industri pengolahan, menginginkan kepastian regulasi dan stabilitas kebijakan. Kasus Pati memberi sinyal bahwa kebijakan bisa berubah drastis hanya karena tekanan publik atau krisis politik. Bagi pengusaha besar, ini adalah tanda risiko; bagi investor luar daerah, ini bisa menjadi alasan untuk mengalihkan modal ke wilayah yang dianggap lebih stabil.

Dari sisi stabilitas sosial, meskipun suasana kini tenang, memori kolektif warga tentang bentrokan dan penggunaan gas air mata tidak mudah dihapus. Ini menciptakan trust gap antara masyarakat dan aparat yang jika tidak dikelola bisa menjadi bara dalam sekam. Kekecewaan terhadap pemerintah daerah juga tidak hilang hanya karena satu kebijakan dibatalkan. Ia akan tetap mengendap, menunggu pemicu baru untuk kembali mencuat.

Risiko lainnya adalah munculnya polarisasi politik lokal. Massa yang dulu bersatu dalam protes bisa terpecah ketika masuk ke fase politik praktis, misalnya menjelang pemilihan kepala daerah. Polarisasi ini bisa memicu gesekan horizontal di masyarakat, yang pada gilirannya mengganggu stabilitas keamanan daerah.

Artinya, meski secara kasat mata Pati telah kembali ke rutinitas, stabilitas yang ada saat ini bersifat rapuh. Ia masih bergantung pada perkembangan di DPRD, hasil penyelidikan Pansus, dan langkah hukum KPK. Jika salah satu dari faktor ini meledak menjadi isu besar, bukan tidak mungkin Pati kembali mengalami turbulensi sosial-politik.

Prediksi Politik Pati ke Depan

Ada tiga skenario yang mungkin terjadi:

1. Pemakzulan – Jika bukti kuat dan dukungan politik di DPRD cukup, Bupati bisa dilengserkan sebelum akhir masa jabatan. Ini akan membuka peluang bagi tokoh-tokoh baru, baik dari kalangan politik lokal maupun tokoh masyarakat yang mendapat simpati publik.
2. Bertahan dengan Legitimasi Rapuh – Bupati tetap menjabat, tetapi setiap kebijakan akan selalu diawasi ketat dan rentan dipolitisasi.
3. Reshuffle Kebijakan dan Rebranding Politik – Bupati melakukan manuver politik dengan mengubah kebijakan, merangkul tokoh penentang, dan memperbaiki citra. Namun, ini memerlukan konsistensi dan komitmen tinggi yang sulit diwujudkan dalam waktu singkat.

Dari tiga skenario ini, opsi kedua dan ketiga tetap berisiko tinggi karena modal kepercayaan publik sudah tergerus.

Implikasi Nasional

Kasus Pati bukan sekadar persoalan kenaikan pajak atau protes massal di satu kabupaten di Jawa Tengah. Peristiwa ini adalah miniatur dari dinamika yang bisa terjadi di daerah lain di Indonesia, terutama ketika kebijakan ekonomi bersentuhan langsung dengan daya beli masyarakat yang sedang tertekan.

Pertama, dari sudut kebijakan fiskal daerah, kasus Pati memberi sinyal kepada seluruh kepala daerah bahwa kebijakan pajak tidak hanya persoalan angka, tapi juga soal timing, komunikasi, dan persepsi publik. Kenaikan PBB-P2 hingga 250% mungkin bisa dijustifikasi secara teknis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi tanpa sosialisasi yang baik, ia berubah menjadi bumerang politik. Pemerintah pusat yang sedang mendorong kemandirian fiskal daerah juga bisa melihat ini sebagai peringatan: mendorong daerah menaikkan pajak tanpa panduan komunikasi yang tepat berisiko memicu gejolak sosial.

Kedua, dari sisi stabilitas politik nasional, Pati menunjukkan bahwa gelombang protes lokal kini bisa cepat menjadi sorotan nasional berkat media sosial. Informasi dari Pati dalam hitungan jam sudah masuk ke timeline pengguna Twitter/X, Facebook, dan Instagram di berbagai daerah. Ini berarti isu lokal berpotensi menjadi trending nasional dan memengaruhi persepsi publik terhadap stabilitas pemerintahan secara keseluruhan. Di tahun-tahun politik, fenomena ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperbesar eskalasi atau mengaitkannya dengan narasi kegagalan pemerintah pusat.

Ketiga, preseden hukum-politik yang tercipta lewat Pansus Hak Angket DPRD Pati juga penting. Mekanisme ini selama ini dianggap “tajam ke bawah, tumpul ke atas”, tetapi tekanan publik berhasil memaksa DPRD menggunakannya untuk mengawasi kepala daerah. Jika Pansus berhasil menuntaskan prosesnya, daerah lain bisa terinspirasi menggunakan jalur serupa untuk mengoreksi kebijakan atau dugaan pelanggaran kepala daerah. Efek domino ini bisa memperkuat fungsi pengawasan legislatif di tingkat lokal—atau justru memicu politisasi berlebihan jika digunakan sebagai senjata politik.

Keempat, ada dimensi hubungan pusat-daerah. Pati adalah contoh bahwa pemerintah pusat tidak bisa hanya mengandalkan laporan “situasi kondusif” dari kepala daerah. Ketika krisis muncul, gubernur, menteri dalam negeri, hingga aparat keamanan pusat harus cepat turun tangan untuk mencegah eskalasi. Jika tidak, krisis lokal bisa berkembang menjadi masalah regional yang memerlukan intervensi lebih besar. Pengalaman di Pati menunjukkan bahwa jarak antara aksi lokal dan intervensi pusat kini semakin pendek.

Kelima, dari sudut ekonomi nasional, protes di Pati memberi sinyal bagi pelaku pasar bahwa stabilitas daerah adalah faktor penting dalam iklim investasi. Kabupaten seperti Pati punya peran strategis di sektor pertanian, perikanan, dan logistik Jawa Tengah. Ketidakstabilan di daerah seperti ini bisa mengganggu rantai pasok pangan dan komoditas ke wilayah lain, yang pada gilirannya berdampak pada harga di pasar nasional.

Terakhir, implikasi yang tak kalah penting adalah penguatan literasi politik publik. Aksi besar di Pati membuktikan bahwa masyarakat kini lebih peka terhadap kebijakan ekonomi dan berani menuntut perubahan. Jika tren ini meluas, kepala daerah di seluruh Indonesia akan menghadapi masyarakat yang lebih kritis, yang tidak hanya menunggu pemilu lima tahunan untuk mengekspresikan ketidakpuasan, tapi juga siap menggelar protes di tengah masa jabatan.

Sebagai pengamat, saya melihat bahwa Pati kini berada di persimpangan penting. Jika momentum ini digunakan untuk memperbaiki mekanisme partisipasi publik, memperkuat transparansi, dan memulihkan kepercayaan warga, maka krisis ini bisa menjadi batu loncatan menuju tata kelola yang lebih baik. Namun, jika dibiarkan, Pati hanya akan menjadi contoh lain dari siklus krisis lokal yang berulang: kebijakan elitis, protes besar, kompromi setengah hati, dan stagnasi pembangunan.

Pada akhirnya, kasus Pati bukan hanya cerita tentang satu kabupaten di Jawa Tengah. Ia adalah refleksi dari wajah demokrasi lokal kita—bahwa rakyat punya kekuatan untuk mengubah kebijakan, tetapi juga bahwa kekuasaan yang tidak dijalankan dengan hati-hati bisa runtuh dalam hitungan hari.

Keyword

Konflik Pati 2025, Bupati Sedowo, PBB P-250 persen, Bentrokan Pati Gas Air Mati, DPRD Pati Hak Angket, Legitimisai politik lokal